Guru P3K di Jawa Barat Belum Dapat TPP, Harapkan Keadilan

Para guru SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat yang berstatus Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) karena belum termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat mengenai TPP bagi para P3K. Rizki Safari Rakhmat, Ketua Forum Guru Bersertifikat Sekolah Negeri (FGBSN) yang juga guru P3K, mengungkapkan bahwa sekitar 11 ribu guru P3K di Jawa Barat belum menerima TPP sejak tahun 2021. 

Para guru P3K merasa tidak adil karena kinerjanya dinilai oleh rekan PNS melalui kuesioner yang dapat mempengaruhi perjanjian kerja mereka, sementara mereka tidak menerima TPP seperti PNS. Mereka berharap agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus mengenai TPP bagi guru P3K yang telah diangkat sebagai ASN, sejalan dengan status PNS.

Selengkapnya: Ribuan Guru PPPK Se-Jabar Belum Terima TPP, Kadisdik Belum Bisa Pastikan Apa-apa, Kok Bisa?